Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Provinsi Sumatera Barat

LAYANAN DKPP RI PROVINSI SUMATERA BARAT

LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

JADWAL SIDANG DKPP PUSAT

RISALAH (SIDANG PEMERIKSAAN)

HASIL KEPUTUSAN SIDANG

APLIKASI PENGADUAN DKPP

JADWAL EVENT DKPP PUSAT

INFORMASI JADWAL SEMINAR

KEBIJAKAN RESMI DKPP

PARTNER KERJA SAMA

PRESS RELEASE DKPP RI

DKPP Diminta Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Ketua KPU Hasyim Asy’ari

DKPP Bersama KPU Memberikan Sumbangan Anak Yatim Dan Buka Puasa Bersama

DKPP Pusat Mendapatkan Prestasi Dari Mendagri Karena Tidak Mengecewakan Masyarakat Indonesia

Lebih Detail

HASIL PUTUSAN AGENDA KEGIATAN

No. 51 dan 54 Tahun 2025 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buton Tengah

No. 232 Tahun 2024 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara

No. 39 Tahun 2025 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat

No. 66 Tahun 2025 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No. 62 Tahun 2025 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buru

No. 53 Tahun 2025 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango

No. 52 dan 58 Tahun 2025 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bone Bolango

No. 42 Tahun 2025 Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan

No. 12 dan 46 Tahun 2025 Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong serta Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah

No. 236 Tahun 2024 Ichlas, Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Putusan Lainnya

Agenda Kegiatan Lainnya

INOVASI DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia ( DKPP RI )

DKPP Merupakan Salah Satu Dewan Yang Memantau Terjadinya Dan Menentukan Kapan Pemilu Serta Menentukan Kemenangan Setiap Calon Di Seluruh Indonesia.

Undang-Undang DKPP RI

Undang-undang DKPP Akan Mengikuti Seluruh Aturan Yang Ditetapkan Oleh Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan UUD Yang Telah Ditetapkan

SEJARAH DKPP RI

DKPP adalah singkatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

LEMBAGA DKPP

DKPP memiliki fungsi utama untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik, seperti anggota KPU, Bawaslu, serta Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

DATA LAPORAN DKPP RI 2025

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, jumlah pengaduan yang diterima oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama periode 2024 hingga 31 Januari 2025 mencapai 881 aduan.